Kamu pasti pernah dengar tentang penambangan pasir ilegal kan? Aktivitas ini banyak sekali terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Lima Puluh Kota, selengkapnya bisa kamu cari informasinya di https://dlhlimapuluhkota.org/

Isu penambangan pasir ilegal ini lagi hangat-hangatnya dan punya dampak yang nggak bisa disepelekan. Jadi begini, aktivitas penambangan pasir ilegal itu bukannya sekadar orang ngambil pasir dari sungai lalu pergi gitu aja, tapi lebih kompleks. Dampaknya bisa ke mana-mana, mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial, sampai ke masa depan daerah itu sendiri.

Sebagian masyarakat mungkin melihat kegiatan ini sebagai sesuatu yang biasa aja atau malah menguntungkan. Ya wajar sih, soalnya ada aspek ekonomi cepat yang menggoda, terutama bagi masyarakat yang butuh pemasukan sehari-hari. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada banyak masalah yang tersembunyi di balik truk-truk pengangkut pasir itu. Dan masalah ini bakal kerasa dalam jangka panjang.

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Lima Puluh Kota?

Pada sejumlah kecamatan di Lima Puluh Kota, seperti Suliki, Lareh Sago Halaban, Halaban, sampai Kapur IX, aktivitas penambangan pasir ilegal sering ditemui. Yang bikin khawatir, banyak yang melakukan penambangan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Padahal AMDAL itu penting buat memastikan kegiatan tambang berjalan dengan aman dan nggak merusak alam.

Mantan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dilansir dari TVOne News, pernah menerima keluhan dari masyarakat. Air sungai yang dulunya jernih, sekarang berubah jadi keruh. Perubahan warna air ini bukan sekadar bikin sungai kelihatan jelek, tapi punya dampak langsung ke kehidupan warga.

Ada yang bilang mereka sudah malas mandi di sungai, ada yang bilang aliran air buat pertanian berubah, dan ada yang takut sama potensi banjir yang kini terasa semakin besar.

Supardi bahkan menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar soal kendaraan-kendaraan besar yang lalu lalang membawa pasir, tapi tentang bagaimana kerusakan lingkungan akan menghantam masyarakat Lima Puluh Kota dalam jangka panjang.

Karena itulah kita perlu bersama-sama mengajak para kepala desa dan masyarakat di sana untuk nggak cuma mikir soal keuntungan sesaat. Harus ada kesadaran bersama bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal bisa menyeret daerah ke arah yang nggak bagus, terutama jika keuntungan itu justru dinikmati para cukong.

Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ilegal

Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, yaitu dampak lingkungan. Seringkali masyarakat merasa bahwa mengambil pasir itu hal biasa aja, soalnya pasir memang ada di sungai. Tapi say, sebenarnya pasir itu punya fungsi penting dalam menjaga stabilitas sungai. Kalau pasir diambil berlebihan, ekosistemnya langsung kacau.

Pertama, air jadi keruh. Keruhnya bukan cuma sehari dua hari, tapi bisa bertahan lama. Sungai itu punya fungsi ekologis yang sangat penting, mulai dari habitat ikan, jalur irigasi, sampai tempat warga beraktivitas. Kalau kualitas airnya menurun, organisme air terganggu, bahkan bisa mati.

Coba saja kamu bayangin, kalau populasi ikan hilang, nelayan sungai pasti kehilangan mata pencaharian. Petani pun bisa kena dampak karena air yang keruh dan penuh sedimen itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman.

Kedua, penambangan pasir ilegal bisa merusak struktur dasar sungai. Pasir itu ibarat pondasi alami yang bikin aliran air tetap stabil. Kalau pondasi itu hilang, tebing sungai bisa runtuh, aliran air berubah, dan risiko banjir meningkat.

Kamu pasti tahu kan, banjir itu bukan cuma air masuk rumah, tapi juga kerugian materi, trauma, dan dampak kesehatan. Kalau aktivitas penambangan terus dibiarkan, banjir bisa makin sering datang dan makin parah.

Ketiga, habitat air bisa rusak total. Ikan-ikan yang bertelur di pasir atau di celah-celah bebatuan tidak lagi punya tempat aman. Hilangnya habitat ini berarti hilangnya rantai kehidupan yang sudah berlangsung lama di sungai tersebut. Masyarakat yang bergantung pada sungai akan sangat merasakan akibatnya.

Keempat, penambangan pasir ilegal juga bisa mempercepat erosi. Tebing sungai melemah karena dasar sungai yang berubah. Akibatnya, rumah-rumah dekat bantaran sungai bisa dalam bahaya. Bahkan sawah atau perkebunan di dekat sungai bisa ikut rusak.

Dampak Infrastruktur dari Penambangan Pasir Ilegal

Ini nih, dampak yang paling gampang dilihat sehari-hari. Di beberapa daerah seperti Halaban dan Kapur IX, jalan-jalan provinsi rusak parah karena tiap hari dilewati truk-truk berat yang membawa pasir. Lubang-lubang besar bermunculan, jalan jadi berubah bentuk, dan masyarakat yang pakai sepeda motor atau mobil kecil harus ekstra hati-hati kalau lewat.

Kerusakan jalan itu bukan cuma masalah “nggak enak dilihat,” tapi jadi masalah ekonomi juga. Ongkos transportasi naik karena kendaraan cepat rusak. Akses masyarakat terhambat, perjalanan sekolah atau kerja jadi lebih lama, bahkan pengiriman kebutuhan pokok bisa terkendala.

Dan, tahukah kamu siapa yang akhirnya membayar biaya perbaikan jalan itu? Bukan para penambang ilegal tadi, tapi pemerintah. Ini artinya, uang rakyat juga ikut tersedot.

Dampak Sosial dari Penambangan Pasir Ilegal

Selain lingkungan dan infrastruktur, penambangan pasir ilegal juga membawa dampak sosial. Di beberapa nagari di Lima Puluh Kota, bisa diakses melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat di https://dlhlimapuluhkota.org/ muncul perbedaan pendapat antara kelompok yang mendukung penambangan karena merasa butuh pemasukan, dan kelompok yang menolak karena khawatir akan kerusakan lingkungan. Ini bisa memicu konflik kecil yang kalau dibiarkan bisa membesar.

Selain itu, masyarakat bisa jadi ketergantungan pada uang cepat yang ditawarkan aktivitas tambang ilegal. Padahal biasanya keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan hanya sementara. Ketika pasir habis atau tambang tiba-tiba ditutup, masyarakat kembali kehilangan pekerjaan dan lingkungan sudah terlanjur rusak.

Kita pasti sepakat bahwa tak ada daerah yang bisa kaya kalau sumber daya alamnya hanya jadi ladang keuntungan jangka pendek, apalagi kalau yang menikmati hasilnya adalah pihak luar. Masyarakat bisa dapat untung sebentar, tapi kerugiannya dialami bertahun-tahun.

Cara Mengedukasi Tanpa Memancing Kemarahan Masyarakat

Sekarang bagian paling penting, bagaimana caranya mengajak masyarakat berubah, tanpa bikin mereka tersinggung? Edukasi soal lingkungan itu butuh strategi. Kita tidak bisa langsung bilang “stop menambang pasir!” tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal dan cara penyampaian yang enak.

Pertama, ajak masyarakat ngobrol. Jangan langsung nyalahin. Tanyakan pendapat mereka tentang kondisi sungai, jalan rusak, atau banjir. Biasanya mereka punya pengalaman pribadi yang bisa membuat diskusi lebih hidup.

Kedua, gunakan contoh nyata dari daerah mereka sendiri. Misalnya, “Air sungai yang dulu biru sekarang jadi kecokelatan,” atau “Truk tambang bikin jalan retak dan jadi rawan kecelakaan.” Ketika contohnya dekat dengan kehidupan mereka, mereka lebih mudah memahami.

Ketiga, hindari bahasa keras. Gantilah dengan bahasa yang lebih lembut seperti “kita bisa cari solusi bareng” atau “ini demi anak-anak kita nanti.” Bahasa yang lembut itu lebih menenangkan dan tidak membuat orang merasa disalahkan.

Keempat, libatkan tokoh masyarakat. Di Minangkabau, peran niniak mamak itu sangat besar. Kalau mereka yang bicara, masyarakat lebih mudah menerima. Libatkan juga ustaz, guru, atau tokoh pemuda.

Kelima, berikan alternatif ekonomi. Misalnya, masyarakat bisa diajak membuat usaha lokal, mengembangkan pariwisata nagari, atau program padat karya. Jangan cuma melarang, tapi juga menawarkan solusi.

Keenam, gunakan media visual. Orang lebih mudah paham kalau mereka melihat video tentang sungai keruh atau animasi sederhana tentang dampak banjir.

Ketujuh, lakukan edukasi bertahap. Perubahan sosial itu nggak bisa instan memang. Sedikit demi sedikit, ajak masyarakat untuk memahami bahwa menjaga alam itu investasi jangka panjang yang manfaatnya jauh lebih besar daripada keuntungan penambangan pasir ilegal.**