Ketahanan pangan hampir selalu dipahami sebagai soal sawah, pupuk, benih, dan hasil panen. Padahal, sebelum beras menguasai meja makan, orang Nusantara punya sejuta cara untuk kenyang. Sagu, singkong, umbi-umbian, jagung, sorgum, hingga hasil hutan adalah makanan sehari-hari. Lantas, bagaimana kita sampai di titik candaan, “kalau belum makan nasi, belum kenyang?”

Di seluruh Indonesia, bentang alamnya mendukung keberadaan hutan, sungai, ikan, dan beraneka tumbuhan bahan makan. Hutan bukan cuma pemandangan hijau di negeri ini, melainkan lumbung hidup alami, penyimpan air, dan bagian tak terpisahkan dari keseharian.

Lalu tanah itu berubah. Pohon ditebang, lahan dikeringkan lewat kanal, dan api menyusul. Sumber pangan alami lenyap dalam sekejap. Pada saat bersamaan, warga perlahan dipaksa bergantung pada bahan makanan impor dari luar daerah.

Indonesia sejatinya kini mengalami masalah perut, kesehatan, ekonomi, hingga identitas budaya yang ikut tergerus. Persoalan ini mengemuka dalam diskusi rutin kami, Eco Blogger Squad, bersama dengan dua narasumber kali ini, yaitu Mas Yoga Aprillianno (Communication Lead Pantau Gambut) dan Ahmad Arif (jurnalis senior Kompas). 

Secara umum, Mas Yoga menyoroti apa yang terjadi ketika ekosistem gambut dirusak, sementara Mas Aik, panggilan akrabnya, atau Ahmad Arif menegaskan bahwa masalah pangan Indonesia tak bisa diselesaikan hanya dengan mencetak sawah baru.

Jangan-jangan, demi mengejar ketahanan pangan, kita justru sedang memusnahkan sumber pangan yang sudah ada? Benarkah demikian? Baca terus tulisanku ini sampai habis.

Gambut Bukan Tanah Kosong

Gambut sering dianggap sekadar lahan basah atau tanah becek yang terbuang karena tak bisa langsung ditanami. Cara pandang inilah yang keliru sejak awal.

Indonesia menampung sekitar 24,2 juta hektare (ha) ekosistem gambut tropis di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Gambut lahir dari tumpukan material organik dan sisa tumbuhan selama ribuan tahun dalam kondisi terendam air.

Di hutan biasa, dedaunan gugur akan dengan cepat membusuk dan terurai. Namun di lahan gambut yang tergenang, proses penguraian itu berjalan sangat lambat. Dedaunan itu menumpuk, menebal, lalu membentuk lapisan gambut. Tumpukan inilah yang menyimpan cadangan karbon raksasa sekaligus menjaga tata air wilayah di sekitarnya.

Bencana dimulai ketika kanal-kanal dibangun untuk menyedot airnya keluar. Begitu air kering, gambut terpapar oksigen. Struktur alaminya rusak, dan fungsi pemicu keseimbangannya hilang.

Merusak gambut itu mudah, tapi memulihkannya hampir mustahil. Perubahan susunan tanah dan hilangnya cadangan air membuatnya butuh waktu sangat lama untuk pulih. Alam saja membentuknya ribuan hingga jutaan tahun, presiden yang menjabat cuma lima tahun malah cenderung memperparah kondisinya. Hehehe.

Lebih buruk lagi, gambut yang mengering menjadi bahan bakar yang sangat mudah tersulut. Apinya bisa menjalar diam-diam di bawah permukaan tanah. Itu sebabnya kebakaran gambut sangat sulit dipadamkan. Di media sosial pastinya kamu sudah sering melihat, asap yang mengepul dari tanah gambut, itu menandakan api masih menyala di dalam tanah.

Pemerintah sekarang lebih sibuk memikirkan bagaimana cara memadamkan api, tapi lupa mengatasi mengapa ekosistem yang seharusnya basah ini sengaja dikeringkan?

Saat Gambut Kering, Masalah Baru Berdatangan

Dampak rusaknya gambut tak berhenti saat kemarau usai. Gambut mampu menyerap air hingga 13 kali berat keringnya, berbanding jauh dengan tanah mineral biasa yang hanya mampu menampung sekitar 0,2 kali. 

Ketika kemampuan menyerap air ini hilang, keseimbangan alam runtuh. Saat kemarau lahan mudah terbakar, saat hujan banjir datang.

Dampak lainnya kerap tak disadari orang luar, yaitu kerusakan ekosistem sungai. Mas Yoga menjelaskan, di dalam lapisan tanah gambut terdapat mineral pirit. 

Selama terendam air, pirit terisolasi dengan aman. Namun begitu air surut dan oksigen masuk, pirit teroksidasi dan membentuk senyawa asam pekat yang bisa menurunkan pH tanah hingga tingkat ekstrem (skala 2–3).

Senyawa asam ini terbilas menuju kanal dan sungai, meracuni air, serta membunuh ikan dan organisme di dalamnya. Kerusakan di darat akhirnya menjalar ke perairan. 

Bagi warga yang mengandalkan sungai untuk lauk pauk, kehilangan ikan berarti kehilangan sumber protein, penghasilan, dan gizi keluarga.

Dari sini terlihat jelas bahwa kerusakan gambut langsung menghantam piring makan warga setempat.

El Nino Hanya Pemicu, Pengeringan Lahanlah Penyebabnya

El Nino sering disalahkan setiap kali kebakaran lahan terjadi. Padahal, cuaca panas hanyalah pemicu. Gambut yang sudah terlanjur dikeringkan manusia-lah yang menyediakan bahan bakarnya.

Data Pantau Gambut mencatat lonjakan tajam area terbakar pada Agustus 2026, yang mencapai 157.133 ha dalam satu bulan saja. Sebagian besar kebakaran ini terjadi di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, area konsesi, serta kawasan proyek pemerintah.

Bahkan, proyek lumbung pangan tak luput dari api. Tercatat belasan ribu hektare area terbakar di kawasan proyek pangan Papua Selatan serta puluhan ribu hektare di lahan bekas food estate Kalimantan Tengah.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan bukan lagi fenomena alam, seperti yang dijelaskan menteri sampai jubir presiden kita itu loh. Hehehe. 

Ketika lahan dibuka dan dikeringkan tanpa menghormati karakter ekosistemnya, bencana tinggal menunggu waktu. Memadamkan api yang sudah membara di bawah tanah itu teramat sulit. Seharusnya sedari awal kita menjaga agar gambut tak pernah mengering.

Jejak Ragam Pangan Nusantara

Sebelum beras bertakhta di seluruh penjuru negeri, Nusantara punya peta piring yang sangat kaya.

Masyarakat Madura terbiasa mengolah jagung. Di Nusa Tenggara Timur, sorgum dan umbi-umbian menjadi penopang utama. Sementara di Papua dan wilayah timur lainnya, sagu adalah makanan pokok yang menyehatkan.

Kalimantan pun sama. Selain padi, warga lokal memanfaatkan sagu, umbi, ikan sungai, dan beragam hasil hutan. Pola makan ini lahir dari interaksi panjang antara manusia, budaya, dan kondisi alam setempat.

Dari penjelasan Mas Aik, aku pun semakin paham bahwa keberagaman ini masuk akal karena karakter tanah dan iklim tiap daerah di Indonesia itu berbeda. 

Tidak semua tempat cocok disulap jadi sawah. Sayangnya, pola makan nasional kini diseragamkan secara paksa sejak era Presiden Soeharto. Beras dan gandum mendominasi, sementara pangan lokal dianggap tidak ada.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 1954, beras menyumbang sekitar 53,5 persen dari total konsumsi pangan pokok, sementara singkong dan jagung masih memegang porsi besar. Seiring berjalannya waktu, porsi beras terus digenjot hingga menyingkirkan yang lain.

Mengubah menu makan sama saja mengubah hubungan manusia dengan tanah tempat mereka berpijak. 

Saat bahan pangan lokal ditinggalkan, pengetahuan tradisional tentang cara menanam, mengolah, dan menyimpannya ikut menguap. Padahal, pengetahuan itulah yang membuat nenek moyang bertahan hidup di berbagai kondisi alam.

Mitos Nasi dan Sindrom Gastrokolonialisme

Ada stigma mengakar bahwa belum makan kalau belum kena nasi, atau anggapan bahwa mengonsumsi pangan selain beras adalah ciri kemiskinan.

Padahal, pangan lokal seperti sagu atau jagung adalah hasil adaptasi cerdas terhadap lingkungan. Sagu, misalnya, bukan cuma “pengganti beras” loh. Sagu itu bagian utuh dari kebudayaan dan kearifan ekologi masyarakat kita.

Ketika warga dipaksa beralih ke beras tanpa memikirkan kecocokan lahan dan budaya, mereka terisolasi dan bergantung pada pasokan luar.

Fenomena ini telah terjadi pada masyarakat Marind-Anim di Papua. Pembukaan hutan skala besar memutus akses mereka ke wilayah berburu dan meramu. Ketika hutan hilang, warga terpaksa bergantung pada beras, mi instan, dan makanan kemasan.

Sungguh ironi yang memilukan di sini. Jika dulu hasil buruan langsung dinikmati keluarga, kini hasil berburu harus dijual demi membeli beras dan mi instan. Anak-anak justru hanya mendapatkan sisa-sisa makanan yang kurang bergigi.

Inilah yang disebut gastrokolonialisme, ketika pola makan dari luar dipaksakan masuk, seraya merendahkan dan menggusur sistem pangan lokal yang sudah ada sejak lama.

Beras dan mi instan tentu tak perlu dimusuhi. Namun, sangat keliru jika satu jenis pangan didewakan seraya menghancurkan lingkungan dan budaya yang menopang bahan pangan lainnya.

Ketahanan Pangan tak Sebatas Stok Beras di Gudang Bulog

Selama ini kalau kita baca berita, keberhasilan pangan kerap hanya diukur dari angka produksi gabah Bulog. Padahal, lebih dari separuh beras Indonesia diproduksi di Pulau Jawa, pulau yang luas daratannya tak sampai tujuh persen dari total wilayah Indonesia.

Jawa memang beruntung punya tanah vulkanik subur dan jaringan irigasi yang matang. Namun memaksakan kondisi Jawa ke daerah lain adalah kekeliruan besar. 

Di luar Jawa, beras harus diangkut melintasi laut, membuat harganya melonjak dan menyisakan kerentanan tinggi saat jalur distribusi terganggu.

Ketergantungan ini berimbas langsung pada kualitas gizi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Indonesia menanggung tiga beban gizi sekaligus, yaitu stunting, obesitas, dan kekurangan mikronutrien (seperti anemia).

Angka stunting nasional masih tinggi, sementara kasus obesitas anak terus naik. Pola makan yang terlalu didominasi karbohidrat olahan tanpa diimbangi kecukupan protein, sayur, dan buah lokal makin memperburuk keadaan.

Perut kenyang beras belum tentu terpenuhi gizinya. Ada jarak yang lebar antara sekadar kenyang, terpenuhi gizi, dan memiliki kedaulatan pangan. 

Kedaulatan pangan, sebut Mas Aik, berarti warga punya hak dan kemampuan menentukan sendiri apa yang mereka tanam dan makan sesuai potensi daerahnya.

Solusi Pangan Malah Merusak Pangan

Di sinilah persoalan gambut dan pangan lokal saling berkelindan. Menganggap hutan dan gambut sebagai “lahan menganggur” mendorong munculnya proyek-proyek pencetakan sawah skala besar. Padahal, memaksakan semua tanah menjadi sawah sering kali berujung kegagalan.

Pengalaman proyek lumbung pangan (food estate) di berbagai tempat membuktikan bahwa mencetak sawah secara asal-asalan sering kali terbentur ketidakcocokan tanah, ketiadaan irigasi, hingga perbedaan budaya bertani warga lokal.

Membuka gambut untuk sawah justru memicu kebakaran, banjir, dan kerusakan air. Jika suatu wilayah selama ratusan tahun ditopang oleh sagu, umbi, dan ikan sungai, mengapa kita harus menghancurkannya demi memaksakan padi?

Beras memang penting, tetapi memproduksinya tidak boleh dilakukan dengan memusnahkan ekosistem pangan lain. Membuka lahan yang salah hanya akan memberi kita hamparan sawah gagal, seraya melenyapkan sumber makanan alami, mata pencaharian, dan pengetahuan lokal yang tak ternilai harganya.

Kembali ke Keberagaman Pangan

Langkah terpenting adalah mengembalikan keberagaman sebagai fondasi pangan nasional. Diversifikasi pangan sebetulnya tak serumit itu, asalkan pemerintah dan masyarakat mau beri ruang bagi makanan lokal untuk kembali mengisi piring kita.

Sagu, umbi-umbian, jagung, sorgum, dan pisang perlu diberi panggung yang sejajar, baik di tingkat konsumsi rumah tangga maupun dalam program-program pemerintah. Hanya saja, diversifikasi tidak cukup dengan mengganti isi piring. Merekayasa pola makan butuh dukungan ekosistem ekonomi dari petani, pengolah pangan, pasar, hingga kebijakan publik.

Di saat yang sama, menjaga pangan berarti melindungi alamnya. Gambut yang sehat menyimpan air, hutan menyediakan perburuan dan buah, sungai menyumbang ikan. Semua ini adalah bagian dari rantai pangan yang utuh.

Masyarakat adat dan warga lokal harus dilibatkan. Pengetahuan mereka tentang musim, benih lokal, dan pemanfaatan alam bukanlah tradisi usang, melainkan kunci bertahan hidup di tengah krisis iklim.

Sagu Ibu di Piring Makanku

Aku beruntung termasuk generasi milenial yang sempat dibesarkan dengan pengetahuan pangan lokal. Ibuku seorang anak pulau yang tumbuh di sebuah pulau kecil di Sumatra Barat, wilayah yang kini terancam tsunami dan abrasi pantai. 

Di tengah ancaman krisis iklim yang makin nyata mengikis tanah kelahirannya, kenangan masa kecilku justru tersimpan hangat di dapur rumah kami.

Setiap akhir pekan, kami sekeluarga selalu menikmati kudapan olahan sagu buatan ibu. Pernah mendengar lompong sagu atau limpiang sagu? Itulah jajanan favoritku waktu kecil. 

Di dapur, ibu biasa mengaduk tepung sagu, mengukur kelapa parut, dan melumat gula merah dengan telaten, sebuah ritual pagi yang belakangan baru kusadari sebagai bentuk kearifan lokal yang adiluhung.

Meski menggunakan bahan dasar yang mirip, kedua kudapan ini punya wujud dan pengolahan yang berbeda.

1. Limpiang Sagu

Limpiang sagu adalah kudapan khas Minang yang berbentuk pipih bundar. Panganan ini dimasak langsung di atas teflon atau wajan datar beralas daun pisang.

Adonannya dibuat dari campuran tepung sagu, bisa digabung dengan pisang matang yang dilumatkan, kelapa parut, gula merah, serta sedikit santan atau air. 

Hasilnya adalah lempeng sagu kenyal-gurih di dalam dengan aroma smoky dan bercak kecokelatan yang khas di permukaannya.

2. Lompong sagu

Nah, panganan satu ini bahkan sampai ada lagunya loh. Ibu sering menyanyikannya untukku di dapur.

Lagu “Lompong Sagu” ini dinyanyikan oleh Ibunda Elly Kasim. Asyik loh dendangnya, silakan kalian dengarkan sendiri.

Lompong sagu ini berbeda dengan limpiang. Lompong sagu dibentuk silinder memanjang dan dibungkus rapat dengan daun pisang yang disemat lidi di kedua ujungnya sebelum dibakar di atas bara api. 

Teksturnya kenyal dan manis, berpadu dengan aroma sangrai daun pisang yang menguar harum begitu bungkusnya dikupas.

Begitu olahan dapur rampung, kami berkumpul di ruang tengah untuk sarapan sagu hangat sambil menonton deretan kartun pagi di TV, momen khas era 90-an yang selalu memicu rindu. 

Gelak tawa dari layar kaca menyatu sempurna dengan gurihnya kelapa dan manisnya gula merah.

Kini, ketika isu ketahanan pangan dan krisis iklim marak dibicarakan, aku makin menghargai kenanganku bersama ibu di dapur. 

Sagu bukan sekadar nostalgia jajanan masa kecil. Ia adalah tanaman asli Nusantara yang amat tangguh, minim jejak karbon, serta mampu tumbuh subur di lahan gambut maupun pesisir.

Lewat gigitan lompong dan limpiang sagu buatan ibu, aku tak hanya mengecap kelezatan masa lalu, tetapi juga merawat identitas dan penghormatan pada kekayaan pangan lokal kita.

Mari Ubah Cara Pandang

Gambut bukan tanah kosong. Hutan bukan lahan tak berguna. Dan sagu, singkong, atau jagung bukanlah makanan kelas dua.

Membicarakan masa depan pangan tak boleh berhenti pada hitung-hitungan ton beras. Kita harus bertanya lagi yang kencang, apakah warga masih bisa mengakses makanan sehat dari tanahnya sendiri? Apakah ekosistem yang menyediakan makanan itu masih lestari?

Indonesia terlahir dengan kekayaan alam dan budaya pangan yang luar biasa. Sayang sekali jika kekayaan itu sirna hanya karena kita terobsesi pada keseragaman.

Ketahanan pangan artinya menjaga agar hutan, gambut, sungai, dan pengetahuan lokal tetap hidup, agar anak cucu kita kelak masih punya sesuatu untuk dimakan.