Bayangan kerusakan lingkungan selama ini yang ada di kepala kita kan asap hitam dan cerobong pabrik, sungai hitam karena aktivitas tambang, atau gunungan sampah. Padahal, pada banyak tempat di Indonesia, tanda kerusakan lingkungan bisa terlihat dari hal-hal halus.

Di Manokwari Selatan, Papua Barat https://dlhmanokwariselatan.org/profile/tentang/ misalnya, kerusakan lingkungan sering pertama kali terlihat dari hal-hal kecil, seperti air sungai berubah warna setelah hujan. Warnanya pekat seperti lumpur tambang, tapi cukup keruh untuk membuat orang kampung bertanya, “kok lama banget jernihnya?”

Pertanyaan sepele seperti itu sebenarnya penting loh. Karena di daerah yang sangat bergantung pada alam, perubahan kecil berarti sistem besar sedang terganggu. Dan dalam beberapa tahun terakhir, gangguan itu mulai sering muncul di berbagai wilayah Papua, bersamaan dengan masuknya pembukaan lahan perkebunan, terutama sawit.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Global Forest Watch, Papua adalah salah satu benteng hutan terakhir Indonesia. Lebih dari 80 persen tutupan lahannya masih berupa hutan alam, tetapi dalam dua dekade terakhir laju pembukaan lahan meningkat tajam, terutama karena perkebunan skala besar dan pembangunan infrastruktur. Kerusakan masif memang belum terjadi, tetapi sedang dimulai.

Pada titik ini, Papua tidak bisa lagi dilihat sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Apa yang terjadi di Papua hari ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan sudah lebih dulu kehilangan hutan alam dalam skala besar. Pada banyak tempat, hutan tersisa hanya fragmen kecil yang tidak lagi utuh secara ekologis. Ketika ruang untuk ekspansi di wilayah-wilayah itu menyempit, perhatian pembangunan bergerak ke Papua.

Artinya, masuknya pembukaan lahan ke Papua bukan semata karena Papua “masih kosong,” tetapi karena hutan di tempat lain sudah habis. Papua menjadi sasaran berikutnya dalam pola pembangunan yang sama.

Hutan di Papua Bukan Lahan Kosong

Di sinilah sering terjadi kekeliruan mendasar antara melihat Papua sebagai “lahan” dan memahami Papua sebagai “hutan.” Keduanya sering disamakan, padahal sangat berbeda.

Lahan adalah ruang fisik yang bisa ditanami apa saja. Hutan adalah sistem hidup yang bekerja menjaga air, tanah, pangan, dan keseimbangan iklim. Papua memang masih memiliki lahan luas, tetapi yang dimiliki Indonesia saat ini bukan lagi banyak hutan yang benar-benar utuh.

Ketika hutan Papua dibuka, yang hilang bukan hanya tutupan hijau, tetapi satu sistem ekologis yang tidak lagi tersedia di banyak wilayah Indonesia lainnya.

Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang Papua adalah menganggap wilayah hutannya sebagai lahan belum dimanfaatkan. Dari peta udara terlihat hijau luas, seolah belum ada aktivitas.

Padahal hutan di Papua adalah ruang hidup aktif. Masyarakat kampung mengambil banyak kebutuhan langsung dari sana, terutama sagu sebagai makanan pokok, ikan air tawar, kayu bangunan, daun obat, rotan, dan hasil hutan lain

Artinya, tanpa pasar modern pun, mereka punya sistem pangan sendiri. Tidak semua kebutuhan harus dibeli.

Ketika hutan dibuka, dampaknya pohon dan “sumber hidup gratis” yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga masyarakat Papua ikut hilang.

Masuknya sawit hampir selalu mengikuti pola yang sama. Pertama, jalan diperlebar atau dibuat baru. Setelah akses terbuka, survei lahan datang. Kemudian patok dipasang, baru setelah itu pembukaan lahan dimulai.

Bagi orang luar, jalan berarti kemajuan. Memang benar, akses kesehatan dan pendidikan bisa lebih mudah. Tapi jalan juga membuka kawasan yang sebelumnya stabil secara ekologis.

Di Manokwari Selatan https://dlhmanokwariselatan.org/profile/tentang/ beberapa wilayah yang dulunya hutan utuh mulai terfragmentasi. Bukan hilang semua sekaligus, tetapi terpotong-potong. Kondisi ini justru paling berbahaya bagi ekosistem.

Sering kita hanya menghitung luas hutan yang hilang. Hutan yang tersisa tapi terpisah-pisah juga bermasalah.

Ketika hutan terbelah, satwa sulit berpindah, sumber makanan berkurang, populasi terisolasi. Akhirnya, satwa bergerak ke area manusia.

Di beberapa kampung di Papua, warga mulai melaporkan babi hutan masuk kebun lebih sering. Populasi babi hutannya mungkin masih sama, segitu-segitu saja, tapi habitatnya mengecil. Konflik manusia-satwa pun muncul.

Dampak Pembukaan Lahan di Papua

Hal pertama yang berubah biasanya kualitas air. Pembukaan lahan di Papua membuat tanah terbuka. Saat hujan, lapisan atas tanah mudah terbawa aliran air menuju sungai kecil dan mata air.

Akibatnya, sungai keruh lebih lama, endapan meningkat, ikan berkurang. Bagi masyarakat kota, air keruh tinggal tidak dipakai. Di kampung, pilihan itu tidak ada. Sungai dan mata air adalah satu-satunya sumber.

Ketika kualitas air turun, dampaknya langsung terasa. Penyakit kulit meningkat, diare lebih sering, air minum harus dimasak lebih lama. Isu lingkungan langsung menjadi isu kesehatan.

Rencana pembukaan lahan sawit di Papua perlu ditinjau ulang. Hutan Papua itu sulit pulih. Selama ini, sering muncul argumen, “Nanti setelah sawit selesai, kan bisa ditanam kembali.”

Tahukah kalian? Hutan hujan dataran rendah Papua itu berbeda dari hutan biasa. Lapisan tanahnya tipis. Nutrisi sebagian besar tersimpan dalam vegetasi hidup. Saat pohon besar ditebang, sistem penyimpan nutrisi ikut hilang.

Dampaknya negatif semua, mulai dari tanah cepat miskin unsur hara, sulit kembali ke kondisi semula, yang tumbuh biasanya vegetasi sekunder sederhana. Artinya, menanam pohon kembali nantinya tidak otomatis mengembalikan hutan Papua.

Perkebunan sawit memang memberikan pemasukan, tetapi tidak merata. Sebagian warga mendapat pekerjaan, sebagian lain kehilangan akses sumber pangan alami. Mereka yang sebelumnya tidak bergantung pada uang tunai menjadi harus membeli banyak kebutuhan.

Terjadi perubahan ekonomi di sini. Dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar. Masalah bakal muncul lagi ketika harga barang di Papua tinggi karena distribusi sulit. Pengeluaran meningkat, sementara penghasilan tidak selalu stabil.

Jadi, keuntungan ekonomi tidak selalu langsung meningkatkan kesejahteraan semua pihak.

Belum lagi konflik lahan adat. Di Papua Barat itu, beberapa kasus izin perkebunan bahkan sampai ke pengadilan karena masuk wilayah hutan adat. Lihat saja deh, sudah banyak beritanya di media-media online.

Ini bukan sekadar soal kepemilikan tanah formal. Tanah adat punya fungsi sosial dan budaya. Di sana ada lokasi berburu, batas marga, tempat pengambilan bahan makanan, dan sebagainya. 

Ketika lahan berubah fungsi, masyarakat bukan hanya kehilangan wilayah, tapi sistem hidup yang terbangun lama. Konflik lingkungan akhirnya menjadi konflik sosial.

Apakah Papua Butuh Sawit?

Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya, sawit adalah komoditas tunggal skala besar. Ia cocok di wilayah yang sejak awal berbasis pertanian monokultur luas.

Nah, Papua ini memiliki karakter berbeda. Biodiversitasnya tinggi, masyarakatnya sangatlah bergantung pada alam. Fungsi hidrologinya teramat penting.

Mengganti ekosistem kompleks dengan satu jenis tanaman membawa risiko besar kehilangan fungsi ekologis jangka panjang.

Nilai terbesar Papua justru ada pada hutannya, sebagai penyimpan karbon, sumber air, dan ketahanan pangan alami.

Kalau hutan Papua rusak, masalah lingkungan akan terakumulasi, terjadi perubahan perlahan. 

Tahun pertama mungkin hanya air sedikit berubah. Tahun berikutnya ikan makin jarang. Lalu kebun lebih sering dirusak satwa. Kemudian masyarakat mulai membeli lebih banyak makanan. Kualitas hidup masyarakat perlahan berubah.

Papua tetap membutuhkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, akses ekonomi. Namun bentuknya tidak harus selalu berupa konversi hutan besar-besaran.

Dalam konteks nasional, hutan Papua tetap milik masyarakat setempat, tetapi sekaligus menjadi penyangga terakhir fungsi ekologis Indonesia. Ia menyimpan karbon, menjaga sumber air, dan menopang keanekaragaman hayati yang sudah jarang ditemukan di tempat lain.

Jika hutan Papua rusak, Indonesia tidak lagi memiliki cadangan ekologis untuk menahan dampak perubahan iklim, krisis air, dan ketahanan pangan jangka panjang. Kerusakan di Papua tidak bisa dianggap sebagai masalah lokal semata.

Pilihan-pilihan pembangunan menjadi krusial. Apakah Papua akan diperlakukan sebagai frontier terakhir untuk ekspansi, atau sebagai benteng terakhir yang justru perlu dijaga?

Alternatif yang lebih sesuai karakter wilayah antara lain pengelolaan hutan adat, hasil hutan non-kayu, perikanan, ekowisata, jasa lingkungan karbon. Pendekatan ini menjaga sumber daya tetap ada sambil menghasilkan ekonomi.

Manokwari Selatan masih memiliki sesuatu yang sudah langka di banyak tempat lain di Indonesia, yaitu hutan hujan yang utuh. Begitu hutan hujan ini berubah menjadi perkebunan skala besar, hampir tidak mungkin kembali seperti semula.

Karena itu, isu sawit di Papua bukan sekadar soal investasi atau produksi, tetapi soal pilihan arah pembangunan. Apakah ingin keuntungan cepat dengan risiko ekologis besar? Atau manfaat lebih stabil dengan menjaga sistem alam yang sudah ada?

Papua mungkin tidak kekurangan lahan untuk ditanami, tetapi Indonesia mulai kekurangan hutan untuk dipertahankan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah generasi berikutnya masih mewarisi hutan Papua, atau hanya cerita tentangnya.